MANAGED BY:
KAMIS
19 SEPTEMBER
POLITIK | HUKUM | KRIMINAL | KHAZANAH | DAERAH | SEX & KESEHATAN | HANGOUT | EDUKREATIF

DAERAH

Jumat, 08 Januari 2016 23:07
Kadin Siap Advokasi Kontraktor

Terkait 66 Proyek yang Belum Dibayar

PROKAL.CO, BONTANG. Polemik belum dibayarnya beberapa proyek yang sudah kelar direspon Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bontang. Kadin ingin turut memecahkan persoalan yang membuat kontraktor galau karena belum dibayar hingga mencapai Rp 61 miliar, untuk 66 paket pekerjaan.
Ketua Kadin, Imam Maliki yang didampingi Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Samsudin Bana dan Kartolo Rimba mengatakan, paket pekerjaan yang dilakukan kontraktor harusnya dibayar sesuai agenda proyek. Sebab ketika melelang paket pekerjaan tentu dana sudah tersedia, karena sifatnya terjadwal. “Ini dilihat pekerjaan sudah selesai, jadi kewajiban kontraktor sudah selesai. Tinggal menuntut haknya yakni dibayar sesuai pekerjaannya,” ujar Imam, Jumat (8/1).
Faktanya, kondisi kas keuangan Pemkot Bontang justru sedang kosong sehingga tidak bisa membayar para kontraktor. Menurut Imam, Kadin secara normatif dari awal tidak dilibatkan dalam proses lelang, sehingga otomatis masalah ini pun seharusnya tanggung jawab para kontraktor sendiri. Kendati demikian, Imam tidak akan lepas tangan begitu saja. "Kami sempat konsolidasi sesama pengurus, menyikapi masalah ini. Dan mengambil keputusan yakni Kadin akan beri bantuan advokasi kepada kontraktor, asalkan ada permintaan dan laporan resmi dari kontraktor yang meminta kita akan mediasi," jelasnya.
Selain memberikan jasa advokasi, kadin juga akan mengimbau pemberi kerja setelah menerima informasi itu. Kadin menyarankan para kontraktor juga datang ke DPRD Bontang dan menyampaikan persoalan tersebut. Sebab salah satu fungsi dewan adalah kontrol. "Harusnya DPRD sesuai fungsinya menanyakan kenapa kas pemerintah sampai kosong? Menurut saya kontraktor bisa menggunakan haknya bertanya juga ke Dewan," tuturnya.
Selain itu, Imam menilai, keberadaan 66 kontraktor yang saat ini belum dibayar tidak semuanya murni merupakan anggota Kadin Bontang. Bahkan 80-90 persen merupakan kontraktor luar Bontang. “Kontraktor asli Bontang ada cuma beberapa saja dan nilai proyeknyapun saya kira kecil-kecil, rata-rata mereka dari luar Bontang,” ujar Maliki.
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Bontang Ubaya Bengawan meminta agar pemerintah transparan kepada kontraktor, sehingga tak terjadi kesalahpahaman.
Ubaya menjelaskan, pihaknya telah melakukan rapat kerja dengan pemerintah. “Ada beberapa poin, pertama kita minta ke pemerintah berikan informasi secara jelas terkait kondisi saat ini kepada seluruh kontraktor yang belum terbayar, kedua pemerintah harus segera lakukan konsutasi ke pusat dan hasilnya nanti harus disampaikan ke pihak kontraktor, dan harus ada jaminan dari pemerintah kapan kontraktor akan menerima karena ini adalah hutang pemerintah,” jelas Ubaya. (soh/sal)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 08 Januari 2016 00:25

Astaga, Bukannya Belajar Siswa Ini Malah Bawa Sabu

<p>TENGGARONG. Penangkapan sabu tahun ini oleh Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba)Polres Kukar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*