MANAGED BY:
SENIN
25 SEPTEMBER
POLITIK | HUKUM | KRIMINAL | KHAZANAH | DAERAH | SEX & KESEHATAN | HANGOUT | EDUKREATIF

HUKUM

Jumat, 16 September 2016 00:13
Empat Raperda Tahap Finishing
TAHAP AKHIR. Empat raperda tinggal memasuki tahap akhir. Keputusan itu diambil setelah paripurna yang digelar di gedung DPRD Bontang, Kamis (15/9) kemarin.

PROKAL.CO, BONTANG. Empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) segera disahkan oleh DPRD Bontang.   Yakni, Raperda penyalahgunaan bantuan hukum, Raperda terkait izin usaha jasa konstruksi, Raperda tentang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi, terakhir Raperda RPJMD 2016-2021.

Keputusan itu diambil setelah paripurna yang digelar di gedung DPRD Bontang, Kamis (15/9) kemarin.  Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Bontang, Kaharuddin Jaffar ini mengagendakan dengar pendapat akhir kepala daerah atas keputusan DPRD terhadap empat raperda tersebut.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniani menyampaikan raperda tersebut diharapkan bisa lebih pro kepada kepentingan warga Kota Taman. Misal, Raperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum, merupakan amanah dari Undang-Undang nomor 16.
“Ada tiga pihak yang diatur dalam Raperda ini. Yakni, penerima bantuan hukum kepada orang miskin, pemberi bantuan hukm serta penyelenggara bantuan hukum,” kata dia kemarin.


Oleh karena itu bantuan hukum adalah hak asasi semua orang yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara. Tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesamaan di hadapan hukum, akses terhadap keadilan dan tidak memihak.  
Neni juga menambahkan bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan. Bantuan itu  disediakan oleh pemberi bantuan hukum secara gratis kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum yang diberikan meliputi masalah hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara. Baik secara ligitasi maupun non ligitasi.


“Saya berharap dengan ditetapkannya Raperda Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum menjadi Peraturan Daerah (Perda), semua penerima bantuan hukum dapat terjamin dan terpenuhi haknya untuk mendapatkan akses keadilan, terwujudnya hak konstitusional semua masyarakat Kota Bontang dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum serta terwujudnya peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Selanjutnya, Wali Kota Neni juga menanggapi soal Raperda Izin Usaha Jasa Kontruksi. Dimana kata Neni, berdasarkan pasal 1 angka 2 UU no 18/99 tentang jasa kontruksi dijelaskan bahwa jasa kontruksi merupakan layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan kontruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.


“Dalam pembangunan, jasa kontruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa kontruksi menghasilkan produk hasil berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual, disamping itu jasa kontruksi mempunyai peranan mendukung berbagai bidang pembangunan, mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industry barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan kontruksi,” jelasnya.


Selain kedua raperda tersebu, Wali Kota juga menyampaikan tanggapannya soal Raperda tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi  dan Raperda tentang RPJMD. “Saya berharap raperda – raperda yang kita bahas bersama ini bisa lebih meningkatkan dan mengakomodir kepentingan warga Bontang,” pungkasnya. (soh/cyn)


BACA JUGA

Jumat, 02 Desember 2016 00:34

Dokter Gadungan dari China Disidang

TANJUNG REDEB - Kasus penyalahgunaan visa masuk oleh 2 orang Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok…

Rabu, 23 November 2016 17:11

Kok Gak Gemuk-Gemuk?

Gadis kali ini doyan banget makan. Apa saja yang enak dan bisa dimakan, pasti akan dilahap oleh si cantik…

Rabu, 02 November 2016 12:58

Korwil Swissindo Samarinda jadi Tersangka

SAMARINDA -  Pasca Polresta Samarinda menetapkan Ketua Swissindo area Kaltim, M Ibnu Fatihah, sebagai…

Rabu, 02 November 2016 12:56

Bulan Oktober Banyak Penjahat Insaf

SAMARINDA- Polresta samarinda merilis hasil tindak keriminal yang terjadi selama sebulan Oktober, Selasa…

Senin, 31 Oktober 2016 09:55

Koruptor Insaf Serahkan Diri

BONTANG - Salah satu terdakwa kasus korupsi berjamaah yang menjerat 25 mantan anggota DPRD Kota Bontang,…

Senin, 31 Oktober 2016 09:48

Ulama: Dahlan Selalu Tersenyum karena Memang Tak Bersalah

SURABAYA- Sejumlah ulama juga mengunjungi Dahlan Iskan di Rumah Tahanan Medaeng, Sidoarjo. Mereka datang…

Senin, 24 Oktober 2016 08:38

Hari Ini Sidang Putusan Tatang VS Polresta

SAMARINDA. Hari ini, Senin (24/10) hasil sidang putusan sengketa praperadilan antara warga Samarinda…

Rabu, 12 Oktober 2016 19:51

Polresta Samarinda Absen Sidang Perdana

SAMARINDA. Setelah didugat atas dugaan telah melakukan kesalahan prosedur penangkapan, serta pemeriksaan…

Kamis, 06 Oktober 2016 15:25

Nurdin Terima Putusan

BONTANG. Sama halnya dengan Hamzah MD, terdakwa yang dijatuhi hukuman 14 bulan penjara dengan denda…

Rabu, 05 Oktober 2016 10:46

Hari Ini Terakhir Batas Waktu

BONTANG. Putusan sidang tipikor kasus dugaan korupsi berjamaah mantan anggota DPRD Kota Bontang periode…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .